APRIADI, S.Sos, KETUA DPW. GAGAK BERSATU KUKAR
Tenggarong, 7 Februari 2021 gerakan Kaltim Steril oleh Gubernur Kaltim berhasil dilakukan dengan baik sehingga mendapat Apresiasi dari Ormas DPW. GAGAK BERSATU KUKAR.
Namun disini kami mencatat perlunya keadilan, sebab sangat merugikan pelaku pasar dan kelas ekonomi mikro jika hanya dilakukan pada Sabtu dan Minggu. Perlu Gerakan yang lebih besar dan adil lagi yakni meliburkan kantor di pemerintahan daerah baik itu skala Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Timur khususnya, usul Apriadi, S.Sos selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Garda Gabungan Anak Kalimantan Bersatu Kabupaten Kutai Kartanegara ( DPW. GAGAK BERSATU KUKAR ).
Sebab, klaster-klaster yang terjadi untuk Covid 19 ini banyak di bawa oleh Pejabat daerah yang sering bepergian keluar kota. Suatu contoh kasus pertama yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibawa oleh salah satu petinggi di KPUD KUKAR, dan seterusnya yang mana kasus-kasus Corona-virus ini lebih banyak terjadi pada pejabat daerah yang telah melakukan perjalanan Dinas keluar dan kembali membawa penyakit ini.
Kita kan sama-sama mengetahui Corona Virus ini dibawa, bukan datang sendiri atau dengan istilah di import dari luar sehingga masuk ke daerah seluruh Indonesia termasuk Kaltim. Nah, kita juga mengetahui yang paling banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ini adalah pejabat daerah bukan para pedagang pasar maupun UMKM, jadi kami pikir dan kami usul perlu dilakukan lagi kaltim Steril untuk Pejabat daerah baik itu pejabat Provinsi Kaltim maupun kabupaten dan kota yang ada di Kaltim termasuk juga Anggota DPRD nya selama 2 Pekanlah untuk tidak bepergian, ujar Apri.
Untuk KALTIM STERIL kami Apresiasi tinggi dan itu berhasil untuk tanggal 6-7 Februari ini. Cuman ini tidak cukup adil, sebab yang terkena imbasnya para pedang pasar dan pelaku UMKM, kalau hanya dilakukan Sabtu dan Minggu ya sasarannya masyarakat saja donk, tapi bagaimana dengan pemerintah daerah yang hampir setiap waktu melakukan perjalanan Dinas. Dan pulang-pulang bawa itu penyakit.
Selain Steril Kaltim yang perlu ditingkatkan yakni penerapan Protokol Kesehatan ( Prokes ) harus diperketat lagi. Karena kami menilai Prokesnya sekarang sedikit longgar, sehingga penyebaran virusnya sulit terkendali.
Sekali lagi kami minta keadilan kepada Gubernur Kaltim Pak Isran Noor agar melakukan Kaltim Steril untuk para pejabat Publik yang ada di Kaltim agar tidak melakukan perjalanan dinas baik itu antar kota yang ada di Kaltim maupun di luar Kaltim dengan begitu kami meyakini penyelenggaraan Covid 19 akan berkurang, Pungkasnya.
Penulis : admin 1
Editor : DB2
