Senin, 21 September 2020.
Penolakan Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Mahakam Gerbang Raja Mandiri (PT.MGRM) melalui surat balasan yg dilayangkan MGRM kpd Inspektorat Cukup Menuai Kontroversi.
Menurut Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kutai Kartanegara F.B Jemmy S memberi pernyataan keras, tegas dan merasa sangat heran ? Jemmy mengatakan PT. MGRM selaku Perusahaan Perseroan Daerah pengelola dana PI Mahakam 10%, tidak selayaknya melayangkan sikap penolakan atas pemeriksaan tersbut, ini bisa jadi pelanggaran keras, perbuatan melawan hukum dan sy pikir sudah sepatutnya Pak Bupati mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi pemecatan kpd Direktur Utama PT. MGRM, karna tidak Kooperatif terhadap Inspektorat.
Atas tindak tersebut LAKI KUKAR mencurigai ? Adanya masalah besar di tubuh perusahaan MGRM, mungkin saja ada indikasi atau dugaan mengarah ke Korupsi? Karna Kami sudah memantau dan cukup lama mengawasi jalannya perusahaan tersebut sejak awal berdirinya hingga sekarang.
Ada beberapa Informasi yang kami peroleh selama ini, akan tetapi masih bersifat subjektif dan belum tentu akan kebenarannya, tetapi kami sampai saat ini terus bekerja mengumpulkan barang buktinya, karna kami meyakini akan kebenarannya informasi tersebut, tinggal hitungan hari saja kami akan mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti tersebut dan melaporkannya.
Sebagai salah satunya adalah Direktur PT. MGRM ternyata berkantor di Jakarta. Padahal sebagai Dirut BUMD Kukar wajib berkantor di Tenggarong. Apalagi kantor pusat MGRM di Tenggarong Cukup Megah Dan Mewah. Jika Direktur berkantor di Jakarta itu sama saja dengan pemborosan. Kami juga mendengar ada dugaan karyawan MGRM Jakarta melakukan tugas rangkap selain sebagai karyawan MGRM juga sebagai karyawan perusahaan milik pribadi Direktur.
Tidak hanya itu saja, kami mendapatkan informasi dari laporan masyarakat ada indikasi Usaha mark up pembelian SPBU di Samarinda yang dilakukan oleh Direktur MGRM. Melibatkan beberapa pihak seperti pemilik SPBU dan Beberapa Notaris, besar dugaan kami, kasus ini telah ditutup dengan secara kekeluargaan oleh beberpa pihak terkait. Akan tetapi Kami masih terus mencari barang buktinya, karna ini mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) menggunakan uang negara tetapi membeli atas nama pribadi, terus di jual kembali dengan harga lebih tinggi, modal negara di kembalikan, untuk fee selisih harga masuk kantong dan dapat aset kepemimilikan SPBU secara pribadi.
Terus ada juga informasi yg kami dapatkan mengenai pengadaan barang "Tangki Timbun" lokasi samboja, dugaannya barang yg dibeli tersebut adalah fiktif alias pengadaan secara akal-akalan saja, alias barang tersebut tidak ada, jika prasangka kami ini hanya asumsi semata, kami turut senang apabila pihak PT. MGRM menunjukan kepada kami dan kepada publik keberadaan barangnya, baik secara bukti pembelian secara administratif maupun bentuk fisik dimana tempat barang tersebut.
Dari beberapa persoalan tersebut Pengurus LAKI-KUKAR memberikan rekomendasi kpd Bupati Kukar sebagai berikut :
1. Meminta Bupati Kutai Kartanegara, memberhentikan Direktur Utama PT. MGRM, dikarenakan ada tindakan tidak kooperatif dan cenderung melawan hukum.
2. Membekukan Sementara Waktu PT. MGRM.
3. Melaksanakan Audit pemeriksaan keuangan PT. MGRM, baik itu dari pihak Inspektorat, audit independent, Audit BPK-RI Kaltim dst.
Jimmy tegaskan, Apabila rekomendasi ini diejawantahkan dan PT. MGRM tidak di Audit Keuangannya dalam waktu dekat, Maka Kami dengan secara ikhlas akan melakukan Aksi Demonstrasi dengan menurunkan Massa yg cukup besar, dan akan menduduki Kantor PT. MGRM sampai waktu yg tidak ditentukan.
Penulis :
Db-1
Editing :
Db-2
